SMP Negeri 6 Jayapura

Unggul dalam Prestasi, Beriman, Bertaqwa dan Berkepribadian

CARI

WAKTU


The Widgipedia gallery
requires Adobe Flash
Player 7 or higher.

To view it, click here
to get the latest
Adobe Flash Player.
Get this widget from WidgipediaMore Web & Desktop Widgets @ WidgipediaMore Web & Desktop Widgets @ Widgipedia

KNGB

Hasil test TH K2

KALENDER

Tunjangan DIKDAS`14

Kepala Sekolah

JAM


Artikel Terkait

Akv. Guru & Siswa


-

LINK EDUKATIF

Kamus online

Perpustakaan online

Bird

Blogger Cursor by Tutorial Blogspot

Pageviews

Visitors

Stars

Nice Cat

Blogger Indonesia

Visitor

Asal Kunjungan
Flag Counter

Pengumuman Unair

[LENGKAP]

Penerimaan Mahasiswa Baru Unair

[LENGKAP]

Pengumuman Sekolah

Tunjangan Profesi Guru 2014 Capai Rp 60,5 T

Oleh Admin 29-10-2013 13:13:30

Jakarta - Tunjangan profesi guru (TPG) untuk tahun 2014 naik signifikan dibandingkan tahun 2013. Dalam Rancangan Anggaran Fungsi Pendidikan 2014 (Nota Keuangan 16 Agustus 2014), tercantum anggaran TPG sebesar Rp 60,5 triliun, jauh lebih besar dibandingkan tahun ini, sebesar Rp 43 triliun.

Direktur Eksekutif Indonesia for Education Reform dan Kepala Litbang Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia Mohammad Abduhzen mengatakan pemerintah harus merombak sistem penyiapan dan pelatihan guru, agar anggaran guru yang semakin besar bisa berdampak signifikan bagi dunia pendidikan.

“Guru sebagai profesi dan rakyat harus disejahterakan, tapi tuntutan-tuntutan terhadap kualitas guru harus kuat diupayakan dan terukur,” tandas Abduhzen di Jakarta, Senin (2/9) pagi.

Menurutnya, sistem pelatihan guru perlu menitikberatkan kepada peningkatan motivasi dan dedikasi. Guru di Indonesia, sebagaimana masyarakat kebanyakan, masih memegang kuat nilai-nilai agama sehingga penanaman motivasi menjadi penting. Selain itu, dia mengatakan perlu ada pembenahan Lembaga Pendidikan dan Tenaga Kependidikan (LPTK) baik dari sisi kelembagaan maupun metodologi pengajaran.

Abduhzen menilai LPTK sudah tidak fokus mencetak guru, apalagi sejak diubah dari institut pendidikan menjadi universitas. Dia juga mengkritik pola Pendidikan dan Latihan Profesi Guru (PLPG) karena sekadar formalitas.

“Semua sepakat, peran utama dalam pendidikan adalah guru. Maka kalau mau meningkatkan kualitas pendidikan harus memperbaiki lembaga guru,” katanya.

Mengenai penyaluran TPG, Abduhzen mengusulkan penyaluran disatukan dengan pembayaran gaji guru. Selama ini, penyaluran TPG selalu bermasalah mulai dari keterlambatan sampai pemotongan TPG. Dia juga menilai penyaluran TPG lewat dana transfer daerah sangat rawan korupsi. Guru kerap kali menerima TPG dalam kondisi tidak utuh, karena dipotong sana-sini.

“Selama belum disatukan dengan gaji guru, maka pungutan liar dan setoran-setoran ke pihak-pihak tertentu selalu ada,” ujarnya.

Sementara itu, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan belum menetapkan secara pasti jumlah guru yang akan menerima TPG. Menurut Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Mohammad Nuh kenaikan TPG antara lain karena bertambahnya jumlah guru bersertifikasi. Selain itu, kenaikan gaji pokok PNS ikut mempengaruhi pertambahan dana TPG.

Reformasi LPTK

Sebelumnya, Mendikbud M Nuh pernah menjanjikan penataan sistem perguruan di Indonesia, mulai dari reformasi LPTK, sistem pelatihan guru (PLPG), sampai sistem karier guru.

“Itu konsekuensi dari Kurikulum 2013, akan kita ubah produksi guru di LPTK dari yang tadinya menerapkan pembelajaran tidak saintifik menjadi saintifik,” ujar Nuh.

Nuh mengakui peningkatan anggaran TPG atau sertifikasi guru tidak serta-merta berimplikasi pada peningkatan kinerja guru. Namun, dia merasa yakin, perbaikan kesejahteraan guru nantinya akan berdampak kepada peningkatan kinerja.

“Memang benar, di awal tunjangan sertifikasi diberikan, para guru memanfaatkannya untuk konsumtif,” kata Nuh.

Nuh mengatakan guru nantinya akan diberikan rapor. Pada tahap awal, rapor guru sudah mulai digarap untuk para guru yang melaksanakan Kurikulum 2013. Dari rapor guru tersebut akan diberikan nilai atas kinerja dan karier guru.

“Sekarang juga sedang dibahas revisi UU 32/2004 tentang Otonomi Daerah, salah satunya menata guru,” ungkap Nuh.